Tidak lama ini ada rancana dimana pihak perbankan diharuskan menyetorkan laporan nasabah terkait transaksi mereka menggunakan kartu kredit. Rencana ini diwacanakan untuk meningkatkan maksimal penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang selama ini belum terdata. Dengan adanya laporan data transaksi kartu kredit ini, maka akan kelihatan WP yang tidak menyetorkan laporannya dengan benar. Namun, sepertinya rencana ini harus tertunda. Kenapa ini bisa terjadi?

Transaksi menggunakan kartu kredit

Ditjen Pajak akan tunda keharusan perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit setelah disahkannya UU tax amnesty

Disahkannya Undang-Undang Tax Amnesti mau tidak mau memaksa Ditjen Pajak menunda rencana ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Humas Ditjen Pajak dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat (01/07/2016).

“Sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang Pengampunan Pajak dan mencermati kondisi masyarakat terkait dengan penyampaian kartu kredit kepada Ditjen Pajak, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut,” tulis Humas Pajak.

Adapun poin-poin yang ingin disampaikan adalah:

  • Laporan data transaksi kartu kredit akan ditunda hingga program tax amnesty berakhir
  • Pengkajian pemberian insentif perpajakan dimana pembayaran tagihan kartu kredit akan dianggap sebagai pengurang penghasilan kotor WP dalam laporan pajaknya

Berita penundaan pemonitoran transaksi kartu kredit ini tentu sangat melegakan bagi nasabah. Namun, diharapkan sebelum rencana ini dilaksanakan, nasabah bisa memperbaharui laporan pajaknya sehingga tidak akan ada masalah di kemudian hari. Ini membuktikan betapa masalah pajak itu sangat penting. Bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang pajak, silahkan ikuti seminar dan workshop Tax Strategy. Anda bisa mengecek jadwalnya disini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda!

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.